Rekanan Mega Proyek Rp 42,1 Miliar Terancam Diputus Kontrak

PONOROGO-Kontraktor pelaksana mega proyek pembangunan gedung terpadu yang terletak di Jl Jendral Basuki Rahmat, Kota Ponorogo (eks Terminal Ponorogo) terancam bakal diputus kontrak. Pasalnya, pelaksana yang mengerjakan proyek yang menelan dana APBD Tahun 2012 sampai 2014 senilai Rp 42,1 miliar itu, terlambat dalam merealisasikan pekerjaannya. Dari targat waktu pekerjaan (progres) 80 persen hingga kini baru terselesaikan sekitar 41 persen.

Kondisi ini mendorong Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menangani proyek besar itu, Dinas Pekerjaan Umum (PU) Bina Marga dan Cipta Karya (BMCK) Pemkab Ponorogo harus secepatnya membuat keputusan dan mengambil sikap atas hasil pekerjaan itu.

Apalagi, dari kontrak pekerjaan mulai 11 Juni 2012 itu akan berakhir 02 Juli 2014 mendatang atau kurang sekitar 6 bulan lagi.

Berdasarkan pantauan Surya di lapangan, proyek yang seharusnya dikebut tetap berjalan lamban. Hal ini dibuktikan dengan proyek yang seharusnya ditambah pekerjanya, kini pekerjanya mala semakin tampak lebih sedikit.

Padahal, sebelumnya proyek yang dikerjakan dengan anggaran multi years ini sempat berhenti beberapa pekan.

Salah seorang toko masyarakat Ponorogo, Hariyanto mengaku mencemaskan mega proyek bernilai puluhan miliar itu bakal bernasib sama dengan proyek RSUD dr Harjono, Kabupaten Ponorogo, terutama soal pembangunan ruang Irna IV yang kini ditangani tim penyidik Polres Ponorogo.

"Kan anggarannya sudah jelas dan dilaksanakan bertahap, seharusnya sekarang tinggal finishing ini mala belum sampai tahap finishing. Kami khawatir nasib bangunan sama seperti proyek RSUD Ponorogo," terangnya kepada Surya, Rabu (15/1/2014).

Oleh karenanya, Hariyanto meminta anggaran pelaksanaan proyek yang berjalan lamban itu disebutkan penggunaan setiap tahunnya. Selain agar masyarakat mengetahui nilai anggarannya juga agar tidak terjadi gratifikasi anggaran dalam mega proyek itu.

"Penyampaian anggaran per tahun itu penting demi terwujudnya transparansi untuk warga Ponorogo," imbuh warga Kelurahan Tonata, Kecamatan Ponorogo ini.

Sementara Kepala Dinas PU BMCK Pemkab Ponorogo, Hari Soebito ketika dikonfirmasi terkait proyek gedung terpadu  ini, hingga berita ini ditulis belum memberikan jawaban.

Sedangkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mega proyek gedung terpadu, Budi Darmawan mengaku pihaknya psimis dengan kinerja kontraktor PT Nugraha Adi Taruna tersebut mampu menyelesaikan pekerjaan sesuai akhir masa kontrak kerja Juli 2014 mendatang. Pasalnya, dalam pengerjaannya terkesan lamban dan tidak pernah ada upaya mengejar ketertinggalan dalam progress pekerjaan proyek itu.

"Kami psimis, tetapi jika terjadi kemungkinan terjelek ya terpaksa harus diputus kontrak, apabila tak selesai sesuai jadwal. Kemungkinan kami akan membuka tender lagi yang dijadwalkan Desember 2014 pekerjaan itu bisa diselesaikan," ungkapnya.

Selain itu, Budi mengaku jika pihaknya sudah mengevaluasi pekerjaan rekanan itu. Hasilya sudah dikoordinasikan dengan Sekda Kabupaten Ponorogo, Agus Pramono. Rencananya, pekan depan akan dilaksanakan rapat bersama antara Sekda, Kepala Dinas PU BMCK dan PPK, tim Inspektorat dan akan mengundang pihak kontraktor pelaksana proyek pembangunan gedung terpadu.

"Dalam rapat itu nanti istilahnya ditanting dan dimantabkan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksana. Karena sampai saat ini proyek itu baru terselesaikan 41 persen. Sedangkan dana yang terserap antara Rp 16 miliar sampai Rp 17 miliar," tegasnya.

Tidak hanya melaksanakan koordinasi ke sejumlah SKPD terkait dalam pembangunan proyek itu, Budi mengaku juga sudha meminta arahan dan petunjuk Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Jawa Timur mengenai hasil pekerjaan proyek itu.

"Dari BPK kami diberi dua opsi tawaran yang harus kami dipilih dengan kontraktor. Pihak kontraktor akan berubah apa tidak dengan tawaran BPK itu, kami tidak tahu kan itu bergantung pelaksananya sendiri," pungkasnya.

sumber : tribunnews.com